Makalah Akuntabilitas Publik Kpu Dki Jakarta Tahun 2012
AKUNTABILITAS PUBLIK KPU DKI JAKARTA TAHUN 2012
sumber gambar : https://wikitugas.blogspot.com//search?q=31/contoh-surat-suara-323736
download full makalah ini : Download
A. PELAKSANAAN PILGUB OLEH KPU DKI JAKARTA TAHUN 2012
Dalam pelaksanaan PILGUB DKI Jakarta terskedul berupa serangkaian kegitan ialah :
1. Tahap Persiapan
Dalam tahap ini berupa : Sosialisasi, penyusunan dan pengadaan Anggaran, penyusunan program, tahapan dan jadwal, pembentukan tubuh penyelenggara, pemantauan, penyusunan keputusan,
2. Tahap pelaksanaan PILGUB
Dalam tahap ini kegitan berupa : Pemutakhiran data pemilih, Pencalonan, Logistik, Kampanye, Pemungutan dan penghitungan suara, Sumpah atau kesepakatan Pelantikan dan peresmian
3. Evaluasi pelaksanaan PILGUB DKI Jakarta tahun 2012
1. Tahap Persiapan
Dalam tahap ini berupa : Sosialisasi, penyusunan dan pengadaan Anggaran, penyusunan program, tahapan dan jadwal, pembentukan tubuh penyelenggara, pemantauan, penyusunan keputusan,
2. Tahap pelaksanaan PILGUB
Dalam tahap ini kegitan berupa : Pemutakhiran data pemilih, Pencalonan, Logistik, Kampanye, Pemungutan dan penghitungan suara, Sumpah atau kesepakatan Pelantikan dan peresmian
3. Evaluasi pelaksanaan PILGUB DKI Jakarta tahun 2012
download juga laporan Pilgub dari KPU DKI Jakarta tahun 2012 : Download
B. ANALISIS MASALAH PELAKSANAAN PILGUB
Dalam pelaksanaan PILGUB DKI jakarta terdapat beberapa permasalahan diantaranya :
Dari sisi penyelenggara, KPU Provinsi DKI Jakarta :
- Pemutakhiran data dan daftar pemilih;
Dari sisi Panwaslukada Provinsi DKI Jakarta :
- Pelanggaran-pelanggaran yg terjadi kurang/tidak terdeteksi;
Dari sisi Pedan Pemilu :
- Politisasi kebijakan dan instrumen birokrasi; Isu SARA; politik uang; dan pengumpulan dana kampanye.
Dari sisi penyelenggara, KPU Provinsi DKI Jakarta :
- Pemutakhiran data dan daftar pemilih;
Dari sisi Panwaslukada Provinsi DKI Jakarta :
- Pelanggaran-pelanggaran yg terjadi kurang/tidak terdeteksi;
Dari sisi Pedan Pemilu :
- Politisasi kebijakan dan instrumen birokrasi; Isu SARA; politik uang; dan pengumpulan dana kampanye.
C. REGULASI PILGUB DKI TAHUN 2012
Berikut regulasi/ dasar aturan yg menjadi dasar pelaksaan KPU dalam melakukan PILGUB :
a.Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur sesuai pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011.
b.UU No 29 Tahun 2007 wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c.Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perukomponen Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 wacana Pengadaan barang/Jasa Pemerintah
D. SARAN
Dalam permasalahan kurang mutakhirnya data pemilih saya menyarankan untuk membentuk panitia Ad-Hock diluar KPU untuk bertugas mendata seluruh daftar pemilih tetap jauh sebelum pelaksanaan PILGUB.
Dalam permasalahan pelanggaran yg kurang terdeteksi saya menyarankan supaya dari KPU dan Panwaslu mengawasi dengan tips selalu ikut acara Tim Sukses tiap calon.
Sedangkan untuk mengatasi permasalahan informasi SARA dan Politik Uang yg ada, sebaiknya KPU lebih melsayakan pendekatan kepada masyarakat untuk memperlihatkan pembangunan Moral pemilu yg lebih beretika.
E. DAFTAR PUSTAKA